Seorang suami yang beragama islam yang menghendaki beristri lebih dari 1 orang wajib mengajukan permohonan ijin poligami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami (pemohon) Syarat-syarat untuk mengajukan poligami sebagaiamana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal-pasal sebagaimana disebut dalam kompilasi Hukum Islam.
ALASAN UNTUK POLIGAMI
- Permohonan ijin Poligami harus didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974
- Alasan-alasan dimaksud adalah bersifat alternatif atau fakultatif artinya apabila salah satu alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya maka pengadilan agama dapat memutuskan untuk memberi ijin poligami, contoh : apabila sang istri tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Persyaratan bahwa seorang suami dapat diberi ijin poligami manakala memenuhi syarat sebagaimana diatur apada pasal 5 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974
- Syarat syarat dimaksud adalah bersifat komulatif artinya Pengadilan Agama baru dapat memberi ijin Poligami manakala semua persyaratan tersebut telah terpenuhi
HAL LAIN YANG BERKAITAN DALAM PERMOHONAN
- Permohona ijin poligami harus diajukan dalam bentuk sengketa maksudnya suami sebagai pemohon berlawanan dengan istri sebagai termohon
- Dalam permohonan ijin poligami suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istrinya atau istri-istri sebelumnya
- Apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin poligami maka istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi tentang penetapan harta bersama
- Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama dan istri tidak juga mengajukan rekonpensi penetapan harta bersama maka permohonan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.
PROSESNYA DI PENGADILAN AGAMA
- Memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan
- Mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi
- Memeriksa dan membuktikan alasan kebenaran permohonan pemohon
- Memeriksa dan membuktikan kebenaran jawaban termohon
- Memeriksa dan membuktikan kemampuan keuangan pemohon
- Memeriksa dan membuktikan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil
- Menganalisa dan menggali fakta kejadian dan fakta hukum yang ada
- Menyimpulkan benar atau tidaknya permohonan pemohon
- Mengadili dan memutus permohonan ijin poligami tersebut
ALAT BUKTI YANG MENDUKUNG
- Foto copy KTP para pihak, surat nikah para pihak
- Surat pernyataan setuju dipoligami bagi isteri kesatu, kedua atau ketiga
- Surat pernyataan siap berlaku adil bagi pihak suami
- Surat keterangan penghasilan dari kepala Desa atau lurah untuk suami
Prosedur
diatas adalah masalah teori dan teknis yang terkandung dalam melakukan
poligami, dan bagaimana untuk mempermudahnya ? atur saja jika anda
menginginkannya. jadi seperti inilah yang dijamin oleh Undang-undang, walaupun ini sunnah dalam
mengartikannya tidak ada larangan dan tidak menyarankan, tetapi cobalah
berfikir beberapa kali untuk kedepannya, karna kebanyak orang yang
berpoligami berakhir dengan batin yang sulit dan berakhir dengan
perceraian bagi istri yang lainya....
